Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Ditulis oleh Admin 1, pada Selasa, 25 September 2018

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tentang PBB P2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah (Pajak Daerah)
Adapun berdasarkan Qanun Kota Sabang No. 4 Tahun 2012, TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
a) digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yangtidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,atau yang sejenis dengan itu;
d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Denda
Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Dasar Pengenaan Pajak PBB

Setelah kita mengetahui apa itu Pajak Bumi dan Bangunan, kita juga perlu mengetahui dasar pengenaan PBB yang harus dibayarkan. Jangan sampai kita mendapatkan SPPT tetapi tidak mengetahui darimana asalnya besaran nominal PBB yang harus dibayarkan. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak.

NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli, dalam hal ini objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan tiap tahunnya oleh Menteri Keuangan dan NJOP tiap-tiap wilayah berbeda.

Dasar – dasar penetapan NJOP untuk Bumi dan Bangunan.

1. Beberapa Faktor yang Menentukan Dasar Penetapan NJOP Bumi:
a. Letak
b. Pemanfaatan
c. Peruntukan
d. Kondisi Lingkungan

2. Beberapa Faktor yang Menentukan Dasar Penetapan NJOP Bangungan:
a. Bahan yang digunakan dalam bangunan
b. Rekayasa
c. Letak
d. Kondisi lingkungan


1. Perbandingan Harga dengan Obyek Lain

Penetapan NJOP jika tidak ada transaksi jual beli, salah satunya bisa dilakukan dengan membandingkan harga pada obyek lain. Obyek lain yang dimaksud adalah obyek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dan obyek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Mengapa dengan obyek lain? Hal itu karena obyek lain dapat memberikan gambaran yang kurang lebih mendekati dengan obyek yang dibandingkan sehingga NJOP yang ditetapkan memiliki hitungan yang benar.

 

2. Nilai Perolehan Baru

Berbeda dengan penetapan NJOP yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan obyek lain, penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru maksudnya adalah dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak.

3. Nilai Jual Pengganti

Nah terakhir NJOP bisa ditetapkan bisa dilakukan dengan nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti disini adalah menetapkan NJOP berdasarkan hasil produk objek pajak. Jadi bukan dengan membandingkan dengan obyek lain atau dengan menghitung biaya yang dikeluarkan namun didasarkan pada keluaran yang dihasilkan objek pajak.


Cara Menghitung PBB

Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu PBB dan dasar pengenaannya, bukankah Anda juga penasaran lalu bagaimana cara menghitung PBB nya? Cara menghitung PBB ini penting untuk Anda ketahui supaya Anda mengerti darimana saja nilai-nilai yang dikenakan dalam PPB tersebut. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa saja komponen-komponen nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak.

 


Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,2% dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Ilustrasi sebagai berikut :

Pak Amin memiliki rumah seluas 42 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 2.000 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp116.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp14.000. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin?
Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya:
Bumi: 2000 m2 x Rp14.000 = Rp28.000.000
Bangunan: 42 m2 x Rp 116.000 = Rp4.872.000

Kedua, kita hitung NJOP nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah:
Nilai Bangunan: Rp28.000.000
Nilai Tanah Rp4.487.000
--------------------------------------- +
      Rp. 32.872.000

Terakhir, setelah diketahui NJOP nya, kita bisa langsung menghitung PBB nya:

PBB P2 yang terhutang: 0,2% x Rp 32.872.000 = Rp65.744

 

 

BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PBB P2

 KETERANGAN :

1. SPPT didistribusikan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ke Gampong.
2. Gampong menyampaikan SPPT ke warga/wajip pajak (WP)
3. Wajib Pajak dapat membayarkan PBB ke:
a. Petugas pemungut pajak Gampong.
b. Langsung membayarkan ke Bank yang di tunjuk
c. Langsung membayarkan ke Front Office Pelayanan BPKD Kota Sabang
4. Apabila Wajib pajak belum menerima SPPT, dapat membayar PBB dengan membawa NOP (Nomor Obyek Pajak) yang dapat dilihat/dicatat melalui DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) di Gampong atau bisa melihat SPPT sebelumnya.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32