Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Ditulis oleh Admin 1, pada Rabu, 28 November 2018

BPHTB
(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan termasuk dalam pajak daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Qanun.

Kota Sabang telah memiliki Qanun terkait BPHTB, yakni Qanun Kota Sabang No 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP. Adapun yang termasuk dalam NPOP adalah:

a) jual beli adalah harga transaksi;
b) tukar menukar adalah nilai pasar;
c) hibah adalah nilai pasar;
d) hibah wasiat adalah nilai pasar;
e) waris adalah nilai pasar;
f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar;
g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j) pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k) penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l) peleburan usaha adalah nilai pasar;
m) pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n) hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika NPOP sebagaimana dimaksud di atas tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

TARIF DAN PERHITUNGAN

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima perseratus).
Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32